Pagar Industri Menutup Drainase, DPRD Nilai Banjir Ciwandan–Citangkil Akibat Salah Tata Ruang
CILEGON-PARLEMEN.COM, Banjir setinggi dua meter yang merendam kawasan Ciwandan dan Citangkil, Kota Cilegon, dinilai bukan semata akibat curah hujan tinggi. Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Aflahul Azis, menyebut buruknya tata ruang serta tertutupnya saluran drainase oleh pagar kawasan industri sebagai penyebab utama bencana tersebut.
“Ini banjir terparah yang pernah terjadi di wilayah ini. Dari hasil peninjauan lapangan, banyak saluran irigasi dan drainase yang tertutup pagar industri, mulai dari kawasan KBS hingga Kalentumu Samangraya,” kata Azis saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sabtu malam, 3 Januari 2026.
Azis menjelaskan, air kiriman dari wilayah Mancak seharusnya mengalir lancar menuju laut. Namun, perubahan fungsi lahan serta tertutupnya jalur air menyebabkan aliran terhambat dan meluap ke permukiman warga. Kondisi ini semakin parah ketika bersamaan dengan fenomena banjir rob.
“Kalau aliran air dari Mancak bertemu rob, sementara jalur drainase tertutup, maka banjir besar menjadi keniscayaan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti aktivitas penambangan pasir dan pembangunan pagar kawasan industri yang berdiri di atas lahan yang sebelumnya merupakan area persawahan. Lahan tersebut selama ini berfungsi sebagai daerah resapan alami untuk mengurangi limpasan air saat hujan.
“Di belakang pagar industri itu dulunya sawah. Sekarang tertutup. Daya serap air hilang, sementara air terus datang,” kata Azis.
Menurut dia, persoalan banjir di Ciwandan dan Citangkil tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pengawasan tata ruang dan perizinan industri. Ia mendesak Pemerintah Kota Cilegon segera memanggil pihak industri, termasuk Krakatau Steel, serta pelaku penambangan pasir untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Pemerintah harus segera memediasi dan mencari solusi agar infrastruktur industri tidak menghambat aliran air dan membahayakan warga,” ujarnya.
Azis juga meminta agar dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan industri dievaluasi ulang. Ia menilai jarak antara kawasan industri dan permukiman warga saat ini terlalu dekat.
“Minimal jarak industri dengan pemukiman satu kilometer. Dampaknya bukan hanya banjir, tapi juga debu dan kebisingan yang selama ini dirasakan warga,” katanya.
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan pada Jumat malam, 2 Januari 2026, bersama masyarakat setempat, menyusul meluasnya banjir yang merendam ratusan rumah dan melumpuhkan aktivitas warga di dua kecamatan tersebut.
(Has/Red*)
Pos terkait
Pos Terbaru
Trending Post
Tidak ada komentar