Heboh Uang Saku Paskibra Cilegon Dipotong, DPRD Gerindra Geram: Harus Ditindaklanjuti!
CILEGON-PARLEMEN.COM – Protes meletup dari para orang tua anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kota Cilegon 2024. Mereka mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran, dugaan pemotongan uang saku, hingga minimnya fasilitas saat pelatihan anak-anak mereka. Sorotan tajam juga datang dari DPRD Kota Cilegon.
Sejumlah wali murid mendatangi langsung Kepala Badan Kesbangpol Cilegon Sri Widayanti yang sedang mengikuti rapat di Aula DPRD Kota Cilegon , Kamis (24/7/2025), untuk meminta penjelasan atas pemotongan uang saku yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Fatullah, salah satu perwakilan wali murid, menyebut anaknya hanya menerima Rp900 ribu dari total uang saku yang dijanjikan sebesar Rp1,5 juta. Ironisnya, tidak ada kejelasan soal potongan tersebut.
“Alasannya katanya dipotong pajak, tapi tidak ada penjelasan rinci. Bahkan anak-anak selama pelatihan tidak difasilitasi makan. Harus bawa bekal sendiri. Ini sangat memalukan, sementara anggaran di DPA nilainya miliaran,” ujar Fatullah kepada wartawan.
Ia juga menyoroti perubahan lokasi karantina yang dinilai menyalahi rencana anggaran. Tahun-tahun sebelumnya, para peserta dikarantina di Hotel The Royal. Namun tahun ini, tempat karantina dialihkan ke hotel bintang tiga yang berbeda. Padahal dalam dokumen DPA, nama hotel yang tercantum masih The Royal.
“Kita pertanyakan, kenapa bisa berubah? Apakah ada permainan anggaran? Anak-anak kami berkorban untuk negara, tapi diperlakukan seperti ini,” kata Fatullah lagi.
Gerindra Soroti Keras, Desak Pemkot Bertindak
Menanggapi kegaduhan ini, Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Gerindra, Faturohmi, angkat bicara. Ia menyayangkan keras dugaan pemotongan uang saku tersebut dan menilai bahwa Pemerintah Kota Cilegon harus turun tangan serius.
“Jika dugaan itu benar, ini sangat memprihatinkan. Paskibra adalah simbol kehormatan negara, seharusnya mereka mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah, bukan malah diperlakukan tidak semestinya,” tegas Faturohmi saat dimintai tanggapan.
Ia menambahkan, pihaknya mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi dan investigasi internal. Hal ini penting demi menjaga marwah institusi negara dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran.
“Kami minta ini segera diselesaikan. Tidak boleh didiamkan. Dan yang paling penting, kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Faturohmi menyebut, pihaknya di DPRD akan mengawal masalah ini agar tidak tenggelam begitu saja. Ia juga membuka kemungkinan untuk memanggil pihak Kesbangpol dan instansi terkait dalam rapat dengar pendapat (RDP).
Janji Kosong Wawasan Kebangsaan
Kekecewaan para orangtua juga semakin memuncak karena program wawasan kebangsaan yang dijanjikan tak kunjung digelar. Padahal kegiatan ini disebut-sebut sebagai bagian penting dari pembentukan karakter anggota Paskibra. Namun hingga lewat perayaan 17 Agustus tahun lalu, program itu tak pernah terlaksana.
“Janji tinggal janji. Ini bukti bahwa pemerintah tidak serius membina generasi muda,” kata Fatullah.
Sebelumnya, para orangtua telah menyampaikan langsung keluhan mereka kepada Wali Kota Cilegon, Kamis (17/7/2025). Dalam pertemuan itu, wali kota dikabarkan menjanjikan pemanggilan instansi terkait untuk klarifikasi.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kesbangpol atau pemerintah kota mengenai tudingan pemotongan uang saku dan kejanggalan anggaran tersebut.
(Yan/Red*)
Pos terkait
Pos Terbaru
Trending Post
Tidak ada komentar