Belanja Pegawai Pemkot Cilegon Tembus Rp1 Triliun, Banggar DPRD: Ini Harus Dievaluasi!

waktu baca 3 menit

Jumat, 22 Agu 2025 10:33 18 Redaksi

CILEGON-PARLEMEN.COM, Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya, belanja pegawai dalam rancangan anggaran itu menembus angka Rp1 triliun, atau lebih dari 45% dari total belanja daerah.Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh, menilai dominasi belanja pegawai dalam APBD menjadi sinyal perlunya evaluasi serius terhadap tata kelola birokrasi di tubuh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.“Belanja pegawai memang merupakan kewajiban rutin. Tapi jika porsinya sebesar ini, artinya efisiensi birokrasi masih jauh dari harapan. Reformasi struktural belum berjalan maksimal,” kata Rahmatulloh, Jumat (22/8/2025).Belanja Pegawai Dominan, Ruang Fiskal MenyempitDari total belanja daerah Rp2,26 triliun dalam proyeksi APBD 2026, lebih dari Rp1,01 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai. Angka itu, menurut Rahmatulloh, menyempitkan ruang fiskal untuk belanja publik yang lebih berdampak langsung pada masyarakat.Ia menilai, anggaran seharusnya memberi ruang lebih untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi rakyat.“APBD itu bukan sekadar dokumen keuangan, tapi kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat,” ujarnya.Rincian APBD 2026: PAD dan Belanja Pegawai MeningkatBerikut gambaran singkat struktur APBD Kota Cilegon 2026:• Total Pendapatan Daerah: Rp2,22 triliun
o PAD: Rp1,05 triliun
o Pendapatan Transfer: Rp1,17 triliun
• Total Belanja Daerah: Rp2,26 triliun
o Belanja Pegawai: Rp1,01 triliun
o Belanja Barang dan Jasa: Rp857 miliar
o Belanja Modal: Rp303 miliar
o Belanja Bantuan Sosial: Rp5,6 miliar
DPRD Dorong Evaluasi dan Reformasi Birokrasi
Rahmatulloh menegaskan bahwa DPRD mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas struktur belanja. Ia juga mengusulkan beberapa langkah konkret:
1. Rasionalisasi dan Digitalisasi Birokrasi
Pengurangan beban belanja pegawai harus dibarengi dengan efisiensi melalui digitalisasi, tanpa menimbulkan gejolak sosial seperti pemutusan hubungan kerja massal.
2. Prioritaskan Belanja Publik
Anggaran infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan UMKM harus ditingkatkan.
3. Turunkan Proporsi Belanja Pegawai ke 30%
Target ini selaras dengan roadmap yang sebelumnya telah disampaikan oleh Wali Kota Cilegon.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai agenda strategis. Menurut Rahmatulloh, penguatan sektor ekonomi lokal, penyederhanaan perizinan, serta iklim investasi yang ramah menjadi kunci agar ketergantungan terhadap dana transfer bisa ditekan.
APBD Harus Pro-Rakyat
Menurut Rahmatulloh, arah kebijakan fiskal daerah harus berpijak pada prinsip anggaran berbasis kinerja, di mana hasil nyata dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia mengingatkan bahwa dominasi belanja pegawai yang terlalu tinggi bisa menjadi penghambat utama dalam mewujudkan hal tersebut.
“APBD bukan milik birokrasi. Ini milik rakyat. Dan rakyat harus merasakan manfaatnya,” tegasnya.