Ketua DPRD Cilegon Rizki Khairul Ichwan: Evaluasi Anggaran 2025, Menanti Singkronisasi dan Harapan Baru
Foto : Ketua DPRD Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, memberikan keterangan pers usai Rapat Paripurna Kenegaraan di Gedung DPRD Cilegon, Jumat (15/8/2025). Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi anggaran perubahan 2025 dan kesiapan pemerintahan baru menjalankan program prioritas. CILEGON-PARLEMEN.COM, Di tengah suasana khidmat Rapat Paripurna Kenegaraan yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia pada 15 Agustus 2025, Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, menyampaikan evaluasinya terkait perubahan anggaran tahun 2025. Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang disiarkan langsung dari Jakarta menjadi pembuka sidang yang dihadiri oleh jajaran lengkap unsur pimpinan daerah, termasuk seluruh anggota DPRD, wali kota, wakil wali kota, serta kepala OPD se-Kota Cilegon.
Usai mengikuti siaran pidato Presiden, Rizki—politisi muda Partai Golkar yang kini memimpin legislatif Kota Cilegon—menyampaikan sejumlah catatan penting mengenai kondisi anggaran daerah. Ia menyoroti perubahan struktur anggaran tahun 2025 yang masih dalam tahap revisi, terutama pada sektor fasilitas publik, listrik, dan infrastruktur dasar.
“Perubahan anggaran tahun 2025 masih dalam proses sinkronisasi. Dokumen KUA-PPAS baru kami terima kemarin, dan perlu dicermati lebih komprehensif. Jadi, kita tunggu hasil akhirnya seperti apa,” ujar Rizki kepada awak media usai sidang.
Rizki menegaskan bahwa DPRD telah memberikan peringatan awal kepada pihak eksekutif untuk lebih teliti dalam menyusun anggaran perubahan. Menurutnya, pembenahan tidak hanya soal nominal anggaran, tetapi juga menyentuh arah kebijakan prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Transisi Kepemimpinan, PR Anggaran, dan Harapan Baru
Rizki juga menyinggung soal transisi politik di Kota Cilegon pasca berakhirnya kepemimpinan Wali Kota Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Pentamarta. Menurutnya, transisi ke pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Robinsar-Fajar cukup menantang, terutama karena kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit sejak 2025.
“Banyak program yang belum bisa terealisasi karena masalah defisit. Tapi kita maklumi, ini masa transisi. Banyak pos anggaran yang harus digeser untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” jelas Rizki.
Ia berharap, mulai tahun anggaran 2026, visi-misi Robinsar-Fajar dapat mulai dijalankan secara bertahap. Program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat dalam kampanye, kata Rizki, harus mulai digenjot pelaksanaannya demi mewujudkan cita-cita “Cilegon JUARA” — jargon kepemimpinan baru yang menjanjikan perubahan.
“Pekerjaan rumahnya banyak, tapi ini awal yang penting. Tahun 2026 akan jadi penentu apakah kepala daerah kita bisa menjawab janji politiknya atau tidak,” tutup Rizki.
(Yan/Red*)
Pos terkait
Pos Terbaru
Trending Post
Tidak ada komentar