Tata Ruang Cilegon Dinilai Semrawut, DPRD: Butuh DED Bukan Sekadar Lampu Estetik!
foto: Anggota DPRD Kota Cilegon Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Aflahul Aziz saat ditemui di Ruang Komisi DPRD, Jum’at, 20 Juni 2025. CILEGON-PARLEMEN.Com – Kritik tajam kembali mengarah ke Pemerintah Kota Cilegon soal penataan tata ruang yang dianggap tidak menyeluruh dan terkesan serampangan. Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Gerindra, Muhammad Aflahul Aziz, menilai bahwa arah pembangunan fisik kota tak memiliki fondasi perencanaan yang kuat. Ia mendesak Pemkot segera menyusun Detail Engineering Design (DED) secara komprehensif, bukan sekadar membangun secara sporadis.
“Ada yang maju, ada yang mundur, ada juga yang nyeleneh. Semrawut. Pemerintah harus siapkan DED agar jelas mau ke mana arah penataannya,” kata Aziz saat ditemui di ruang Komisi DPRD, Jumat, 20 Juni 2025.
Menurut dia, penataan kota yang dilakukan saat ini tak menyentuh akar persoalan. Pemerintah dinilai hanya berfokus pada aspek kosmetik tanpa konsep besar yang matang. Ia menyoroti inisiatif pemasangan ornamen lampu seperti di Yogyakarta yang dianggapnya tidak relevan dengan kebutuhan Cilegon sebagai kota industri.
“Kalau cuma pasang lampu-lampu buat estetik, lalu apa daya tariknya? Apakah itu cukup memikat wisatawan atau memberi manfaat ekonomi? Kalau tanpa konsep besar, ya cuma pemborosan,” ujar Aziz.
Ia menekankan bahwa pembangunan kota semestinya tak terpusat pada satu titik. Penataan wilayah, katanya, harus menjangkau seluruh kawasan kota—dari pinggiran hingga pusat.
“Kalau bicara tata kota, ya berarti seluruh kota. Bukan cuma satu landmark lalu selesai. Cilegon ini butuh wajah baru yang merata, bukan hanya tempelan simbolik,” ucapnya.
Di sepanjang jalur utama, dari kawasan Perumahan Cilegon Indah (PCI) menuju pusat kota, Aziz menyoroti keberadaan bangunan liar yang berdiri tak beraturan. Ada yang menjorok ke depan, ada yang tenggelam ke belakang. Ia menyebut situasi ini tak hanya mengganggu estetika kota, tapi juga mencerminkan lemahnya kontrol dari instansi teknis.
“Soal bangunan dan PBG, itu domainnya DPUPR. Tapi jangan hanya duduk di kantor nunggu laporan. Jemput bola. Pandu warga dan investor, beri arahan jelas. Kota ini harus punya standar,” ujarnya.
Tak hanya urusan visual, Aziz juga menggarisbawahi problem kebersihan dan sistem transportasi. Kawasan belakang Jalan Metro—yang dekat dengan akses tol—disebut masih dikepung tumpukan sampah. Sementara itu, arus kendaraan berat yang melintas di jalan protokol pada tengah malam hingga dini hari dinilai mengganggu kenyamanan publik.
“Penataan kota itu bukan hanya soal beton dan aspal. Tapi estetika, kebersihan, dan keteraturan transportasi. Itu satu paket. Kalau salah satu amburadul, wajah kota juga rusak,” ucap dia.
Legislator muda ini menantang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas PUPR dan Dinas Perkim, agar tak hanya sibuk di balik meja. Ia menuntut ada langkah nyata dalam mewujudkan tata ruang yang hijau dan berkelanjutan.
“Kalau serius ingin menata, ya mulai dari hulunya. Siapkan DED yang matang, libatkan semua pihak. Cilegon bukan hanya kota industri, tapi juga rumah bagi warganya. Bikin nyaman ditinggali,” pungkas Aziz.
(Elisa/Red*)
Pos terkait
Pos Terbaru
Trending Post
Tidak ada komentar