PAD Cilegon Bocor di Era Digital: “Tapping Box” yang Mandek, Retribusi Daerah Masih Gelap

CILEGON-PARLEMEN.COM, Di tengah ambisi besar menuju Cilegon Juara (Juare), Pemerintah Kota Cilegon justru masih tersandung pada persoalan klasik: kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Masalah ini kembali mencuat setelah Ketua Komisi I DPRD Cilegon, Ahmad Hafid, menyoroti lemahnya pengelolaan retribusi daerah — terutama di sektor parkir, restoran, dan hotel. Ia menilai, potensi PAD dari sektor tersebut sangat besar jika pemerintah benar-benar serius menerapkan sistem digitalisasi pengawasan.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Rizki Khairul Ichwan Luruskan Isu: DPRD Dukung Penuh Pembangunan Jalan Lingkar Utara

9 Redaksi

“Beberapa restoran dan hotel memang sudah pakai tapping box, tapi banyak juga yang belum. Padahal lewat sistem itu, pemerintah bisa tahu pemasukan harian mereka. Jadi, transparansi PAD lebih terjamin,” ujar Hafid, Rabu, 15 Oktober 2025 diruang kerjanya.

Tapping Box yang Mandek di Era Digital

Sistem tapping box sejatinya dirancang untuk mencatat setiap transaksi di tempat usaha dan mengirimkan datanya langsung ke sistem keuangan daerah. Dengan cara itu, pemerintah bisa memantau real-time pendapatan dari sektor usaha, tanpa bergantung pada laporan manual pelaku bisnis.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Rizki Khairul Ichwan Luruskan Isu: DPRD Dukung Penuh Pembangunan Jalan Lingkar Utara

9 Redaksi

Namun, idealitas di atas kertas belum sejalan dengan praktik di lapangan. Banyak pelaku usaha belum terkoneksi dengan sistem tersebut. Alhasil, potensi kebocoran PAD terus menganga.

“Selama sistem ini belum berjalan maksimal, ya hotel-hotel dan restoran akan tetap nyaman tanpa terpantau,” lanjut Hafid.

Digitalisasi Lemah, Pengawasan Longgar

Komisi I menilai, ambisi Pemkot Cilegon menuju “Kota Pintar” masih setengah hati. Infrastruktur digital pengawasan keuangan belum kuat, sementara sistem manual masih menjadi andalan.

Kondisi ini membuka ruang gelap dalam arus uang retribusi daerah — memberi peluang bagi kebocoran PAD yang terus berulang.

“Program pembangunan Pemkot sudah bagus, tapi akar persoalannya ada di pengelolaan keuangan dan kualitas SDM birokrasi. Kalau PAD tidak meningkat, semua rencana besar hanya jadi wacana di atas kertas,” tegas Hafid.

“Juare” Harus Dimulai dari Kejujuran Data

Cita-cita besar menuju Cilegon Juare seharusnya berangkat dari hal paling mendasar: kejujuran data dan transparansi keuangan.

Sebelum berbicara tentang inovasi atau branding kota pintar, Pemkot Cilegon perlu memastikan seluruh lini usaha—terutama restoran, hotel, dan tempat parkir—sudah terpasang tapping box.

Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Tanpa sistem yang jujur dan terintegrasi, label “kota pintar” hanya akan berhenti di spanduk, bukan di praktik.

(Yan/Red*)